JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa saat ini terdapat delapan penyelenggara fintech peer-to-peer (P2P) lending atau pinjaman online yang berada dalam pengawasan khusus. 

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, menyebutkan bahwa faktor utama masuknya perusahaan ke dalam pengawasan khusus adalah masalah permodalan serta tingginya tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90).

Agusman menjelaskan, setiap penyelenggara dalam pengawasan khusus diwajibkan untuk menjalankan langkah-langkah perbaikan, baik terkait pemenuhan modal maupun kualitas pembiayaan. 

"Apabila tidak memenuhi perbaikan yang diminta, OJK akan melakukan langkah lanjutan sesuai hasil pengawasan, termasuk pencabutan izin usaha," tegas Agusman, Minggu (7/6/2026).

Data OJK per April 2026 menunjukkan bahwa angka TWP90 industri fintech lending terus mengalami peningkatan, mencapai 4,62 persen. Angka ini naik dibandingkan Maret 2026 yang berada di posisi 4,52 persen, serta jauh meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 2,93 persen. 

Kondisi ini membuat TWP90 kian mendekati ambang batas aman sebesar 5 persen. Selain itu, jumlah penyelenggara fintech lending dengan TWP90 di atas 5 persen juga bertambah dari 16 perusahaan menjadi 19 perusahaan pada April 2026.

Agusman menerangkan bahwa kenaikan tersebut dipengaruhi oleh kualitas pembiayaan dan kemampuan membayar para peminjam (borrower). 

Untuk menekan angka TWP90, OJK mendorong industri untuk memperkuat manajemen risiko, meningkatkan credit scoring berbasis data, serta memperbaiki sistem penagihan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. "Penyaluran pembiayaan harus lebih selektif dan prudent, serta tetap menjaga pelindungan konsumen," pungkas Agusman.