JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah konkret untuk mempercepat proses pengembangan Blok Gas Abadi Masela dengan memimpin sidang debottlenecking di Jakarta, pada Selasa.
Proyek ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diharapkan menjadi salah satu penopang utama ketahanan energi Indonesia.
Sebagai salah satu sumber gas alam terbesar di Indonesia, proyek ini berpotensi besar dalam meningkatkan kapasitas produksi gas nasional, yang akan berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan energi domestik serta pasar global.
Percepatan Pengembangan Blok Masela dan Tantangan yang Dihadapi
Blok Masela, yang terletak di wilayah Maluku, telah dikelola oleh INPEX sejak 1998. Proyek pengembangan ini mencakup pembangunan fasilitas LNG berkapasitas 9,5 juta ton per tahun, serta produksi kondensat dan gas alam dalam jumlah yang signifikan. Namun, meskipun memiliki potensi besar, proyek ini menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan penanganan cepat dan terkoordinasi.
Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan bahwa salah satu langkah penting untuk mempercepat proyek ini adalah penyederhanaan regulasi dan percepatan perizinan.
Menurutnya, masalah-masalah ini sering menjadi hambatan dalam perkembangan proyek besar, terutama yang berhubungan dengan pengembangan energi. Selain itu, peningkatan akses pasar global dan fasilitasi pengurangan biaya, khususnya dalam komponen Engineering, Procurement, Construction, and Installation (EPCI), juga menjadi kunci dalam mempercepat proses produksi gas.
“Proyek ini memerlukan upaya untuk meminimalkan hambatan regulasi dan memastikan semua aspek yang terkait dengan perizinan berjalan dengan lebih cepat,” ujar Purbaya dalam pernyataannya.
Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan yang direncanakan dimulai pada awal tahun 2027.
Kemajuan Proyek dan Dukungan SKK Migas
Dalam paparannya, INPEX menyatakan bahwa proyek Abadi Masela telah menunjukkan kemajuan signifikan, terutama dalam hal perizinan dan tahapan pengembangan.
Salah satu pencapaian penting yang telah diraih adalah persetujuan dari SKK Migas terkait dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang merupakan tahapan krusial dalam setiap proyek energi besar di Indonesia.
Selain itu, tahap Front End Engineering Design (FEED) juga berjalan sesuai dengan rencana. FEED merupakan tahap awal dalam desain teknis proyek yang sangat penting dalam memastikan bahwa semua aspek teknis dan keuangan dapat berjalan dengan lancar. Pencapaian-pencapaian ini menunjukkan bahwa proyek ini semakin mendekati tahap implementasi, meskipun tantangan masih tetap ada.
Tantangan Sosial dan Keterlibatan Masyarakat
Namun, keberlanjutan proyek ini tidak hanya bergantung pada aspek teknis dan administratif. Salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana mengelola hubungan dengan masyarakat yang terdampak langsung oleh proyek ini, terutama yang berkaitan dengan penggunaan lahan dan pemanfaatan fasilitas kelautan.
Untuk itu, penting bagi pemerintah dan pihak pengelola untuk menjalankan dialog intensif dengan masyarakat setempat, serta memastikan adanya penyelesaian yang adil terkait skema kompensasi.
Purbaya menegaskan bahwa penanganan isu sosial tersebut akan menjadi fokus pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP).
"Kami ingin memastikan bahwa masyarakat yang terdampak mendapat perhatian yang layak, serta kepastian mengenai kompensasi yang berkeadilan,” jelasnya.
Dialog dengan pemerintah daerah juga akan diperkuat agar setiap langkah yang diambil dapat diterima dengan baik oleh masyarakat setempat.
Koordinasi Lintas Sektor untuk Menyelesaikan Hambatan
Pemerintah juga menyadari bahwa keberhasilan proyek ini memerlukan koordinasi yang solid antar kementerian dan lembaga. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah aspek lingkungan hidup, termasuk penerapan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS), yang merupakan bagian dari upaya pengembangan energi berkelanjutan di Indonesia.
Purbaya mengungkapkan bahwa koordinasi lintas kementerian/lembaga akan diperkuat untuk memastikan bahwa setiap kendala dapat diselesaikan dengan lebih cepat.
“Sidang debottlenecking ini bertujuan untuk memfasilitasi permasalahan yang ada, bukan hanya untuk para pelapor, tetapi juga memberikan sentimen positif bagi dunia usaha," katanya.
Hal ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan kondusif bagi pengembangan proyek-proyek energi besar di Indonesia.
Langkah-langkah Konkret dalam Menangani Aduan yang Masuk
Selain sidang debottlenecking yang diadakan khusus untuk proyek Abadi Masela, Purbaya juga menekankan pentingnya penanganan aduan yang masuk melalui kanal debottlenecking. Hingga 24 Februari 2026, sebanyak 92 aduan telah diterima, dengan lebih dari separuhnya berhasil ditindaklanjuti dengan cepat dan terkoordinasi.
Aduan ini mencakup berbagai sektor, mulai dari perizinan usaha hingga isu-isu strategis seperti proyek listrik tenaga sampah dan pengurusan HS code impor.
Keberhasilan penanganan aduan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada proyek besar, tetapi juga memperhatikan masalah yang lebih kecil yang mungkin menghambat perkembangan sektor-sektor lain.
Purbaya menekankan bahwa melalui koordinasi yang baik, setiap masalah yang ada dapat diatasi dengan cepat, dan ini akan berkontribusi pada percepatan pembangunan nasional.