JAKARTA - Ancaman bencana hidrometeorologi yang meningkat menjelang pergantian tahun mendorong pemerintah memperkuat strategi mitigasi nasional.
Dengan karakteristik wilayah Indonesia yang luas dan beragam, kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem tidak dapat dilakukan secara biasa.
Pemerintah menilai perlu adanya langkah antisipatif yang lebih terukur agar dampak bencana dapat ditekan sejak dini.
Dalam konteks tersebut, teknologi menjadi salah satu instrumen penting. Operasi modifikasi cuaca dinilai mampu membantu mengendalikan intensitas hujan di wilayah rawan bencana.
Karena itu, penguatan sarana dan prasarana pendukung menjadi perhatian serius pemerintah pusat, termasuk arahan langsung dari Presiden kepada lembaga teknis terkait.
Arahan Presiden Perkuat Modifikasi Cuaca
Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menambah alat untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.
Permintaan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana yang dilakukan pemerintah secara berkelanjutan. Langkah ini dipandang penting untuk meningkatkan efektivitas pengendalian cuaca ekstrem.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa BMKG selama ini telah aktif melakukan operasi modifikasi cuaca.
Namun, dengan tantangan geografis Indonesia yang luas, kapasitas yang ada perlu ditingkatkan agar jangkauan dan dampaknya lebih optimal.
“BMKG juga terus menerus melakukan modifikasi cuaca, termasuk Bapak Presiden juga meminta untuk penambahan alat untuk bisa kita melakukan modifikasi cuaca,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi.
Kesiapan Menghadapi Wilayah Indonesia Yang Luas
Penambahan alat modifikasi cuaca dinilai mendesak mengingat bentang wilayah Indonesia yang sangat luas.
Kondisi tersebut menuntut kesiapan lebih baik dalam menghadapi potensi bencana yang bisa terjadi di banyak daerah secara bersamaan. Pemerintah memandang kesiapan teknologi harus sejalan dengan skala risiko yang dihadapi.
Prasetyo menjelaskan bahwa pengalaman bencana sebelumnya, khususnya yang terjadi di tiga provinsi di Sumatera, menjadi pelajaran penting. Dari pengalaman tersebut, pemerintah menilai perlunya persiapan yang lebih matang dan sistematis dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca.
“Termasuk perangkat-perangkat untuk adanya operasi cuaca ini juga perlu diperkuat dan dibuat perencanaan sematang mungkin, sedini mungkin,” kata Prasetyo.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penguatan tidak hanya pada alat, tetapi juga pada perencanaan operasional.
Pemantauan Cuaca Menjelang Pergantian Tahun
Selain penguatan alat, pemerintah juga terus meminta BMKG untuk memonitor kondisi iklim dan cuaca secara berkelanjutan.
Pemantauan intensif ini menjadi krusial terutama menjelang pergantian tahun, saat aktivitas masyarakat meningkat dan risiko bencana cenderung lebih tinggi.
Menurut Prasetyo, periode Desember hingga Januari umumnya diikuti dengan peningkatan curah hujan. Kondisi ini berpotensi memicu berbagai bencana, seperti banjir dan longsor, terutama di wilayah yang secara geografis rentan. Oleh karena itu, kewaspadaan harus ditingkatkan.
Pemerintah berharap hasil pemantauan BMKG dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
Dengan informasi cuaca yang akurat dan terkini, langkah-langkah pencegahan dapat dilakukan sebelum dampak buruk terjadi.
Koordinasi Daerah dan Langkah Antisipatif
Dalam konteks mitigasi bencana, pemerintah juga menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga. BMKG diminta untuk terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar informasi cuaca dan potensi risiko dapat segera diteruskan ke pemerintah daerah.
Langkah ini dimaksudkan agar daerah-daerah yang rawan bencana dapat lebih cepat mengambil tindakan antisipatif. Pemerintah daerah diharapkan tidak menunggu hingga bencana terjadi, melainkan bertindak berdasarkan peringatan dini dan analisis cuaca yang ada.
“Kami minta untuk melakukan upaya mitigasi-mitigasi berkoordinasi terus menerus dengan Kementerian Dalam Negeri supaya daerah-daerah yang memang rawan bencana untuk bisa segera melakukan langkah-langkah antisipatif,” kata Prasetyo.
Melalui penguatan alat modifikasi cuaca, pemantauan iklim berkelanjutan, serta koordinasi yang solid antara pusat dan daerah, pemerintah berharap risiko bencana dapat ditekan.
Langkah-langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dan meminimalkan dampak cuaca ekstrem di berbagai wilayah Indonesia.