JAKARTA - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menghadapi tantangan besar dalam memastikan pemerataan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama di pulau-pulau kecil yang tersebar di wilayah perbatasan.
Kendala distribusi pangan menjadi alasan utama mengapa Pemprov tengah menyusun konsep pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) khusus di daerah kepulauan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan (DKP2KH) Kepri, Rika Azmi, menjelaskan bahwa desain dapur SPPG tersebut diharapkan dapat menjadi solusi konkret agar pelayanan MBG lebih merata.
“Distribusi pangan di pulau-pulau kecil tidak mudah, karena itu kita sedang menyusun konsep dapur SPPG khusus pulau kecil agar layanan lebih merata,” ujar Rika dalam rapat tindak lanjut pelaksanaan program MBG di Gedung Daerah Tanjungpinang, Kamis.
Menjangkau 109 Pulau Kecil dengan 51 Ribu Lebih Penerima
Kepri, yang dikenal sebagai provinsi dengan ribuan pulau, memiliki setidaknya 109 pulau kecil yang menjadi sasaran pembangunan dapur SPPG. Pulau-pulau tersebut tersebar di Kabupaten Lingga, Natuna, Anambas, Bintan, Karimun, Kota Batam, hingga Kota Tanjungpinang.
Target penerima manfaat di kawasan ini mencapai 51.540 jiwa, meliputi anak balita, anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dengan cakupan wilayah yang luas serta kondisi geografis yang menantang, Pemprov Kepri menilai keberadaan dapur khusus ini mutlak diperlukan.
Rika menegaskan, pembangunan dapur SPPG akan tetap berpedoman pada standar Badan Gizi Nasional (BGN) agar kualitas dan keamanan pangan tetap terjaga. “Konsepnya seperti apa, itu yang masih kita bahas, lalu baru diusulkan ke BGN,” jelasnya.
Evaluasi Menyusul Kasus Dugaan Keracunan
Meski program MBG telah berjalan, evaluasi serius dilakukan Pemprov menyusul adanya dugaan keracunan makanan di Kabupaten Karimun dan Kota Batam.
Dua dapur SPPG di daerah tersebut sementara dihentikan operasionalnya sambil menunggu hasil uji laboratorium dari Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
“Prinsipnya, makanan yang diberikan harus sehat, aman dan bergizi,” tegas Rika.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tidak hanya mengejar target distribusi, tetapi juga menjaga kualitas pangan yang sampai ke masyarakat.
Perkuat Pengawasan dengan Rapid Test Kit dan Guru Penanggung Jawab
Untuk mengantisipasi masalah serupa, Pemprov Kepri meningkatkan pengawasan pangan di seluruh jalur distribusi. Salah satunya dengan menyalurkan rapid test kit untuk uji kualitas bahan makanan secara cepat.
Selain itu, sekolah penerima manfaat MBG diwajibkan menunjuk guru penanggung jawab distribusi dengan insentif harian sebesar Rp100 ribu. Langkah ini dilakukan agar pengawasan di tingkat sekolah berjalan lebih disiplin dan terstruktur.
Tidak hanya itu, Pemprov juga menggandeng kelompok tani lokal untuk memperkuat rantai pasok bahan makanan bergizi. Dengan begitu, distribusi tidak semata-mata bergantung pada pengiriman dari luar pulau, melainkan juga memanfaatkan potensi pertanian setempat.
Capaian Program MBG Sudah 52,23 Persen
Hingga 29 September 2025, realisasi program MBG di Kepri telah mencapai 52,23 persen, atau 333.282 orang dari total sasaran 638.047 penerima manfaat. Angka ini menunjukkan progres yang cukup signifikan, meski masih ada pekerjaan besar untuk mencapai target akhir tahun.
Secara rinci, Kota Batam menjadi daerah dengan penerima manfaat terbesar yakni 376.294 orang, disusul Kabupaten Karimun dengan 74.590 orang, serta Kota Tanjungpinang dengan 65.063 orang.
Jumlah ini menunjukkan bahwa wilayah dengan populasi padat tetap menjadi prioritas utama, namun daerah kepulauan kecil tidak boleh tertinggal.
Tantangan Geografis Jadi Pekerjaan Rumah
Kepri dikenal memiliki wilayah laut lebih luas daripada daratan, sehingga distribusi pangan ke pulau-pulau kecil memerlukan strategi logistik khusus. Faktor cuaca, akses transportasi, hingga keterbatasan fasilitas penyimpanan menjadi tantangan utama.
Dengan konsep dapur SPPG khusus pulau kecil, Pemprov berharap layanan pangan bergizi tidak lagi terhambat oleh jarak dan kondisi alam. Strategi ini juga sejalan dengan visi pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kepri.
Harapan Pemerataan Gizi di Daerah Perbatasan
Program MBG tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan gizi dasar masyarakat, tetapi juga menjadi upaya nyata untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Pemprov Kepri ingin memastikan anak-anak di pulau terluar hingga ibu hamil dan menyusui tetap mendapatkan hak yang sama dalam akses makanan sehat dan bergizi.
Dengan konsep dapur SPPG yang sedang disusun, diharapkan layanan MBG di pulau-pulau kecil dapat terlaksana lebih efisien, aman, dan terstandar. “Prinsip utamanya tetap sama: sehat, aman, dan bergizi,” kata Rika menegaskan kembali.