JAKARTA - Ketersediaan emas di dalam negeri kembali menjadi sorotan setelah PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) memutuskan melakukan impor dalam jumlah signifikan untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Langkah ini dinilai wajar oleh sejumlah pengamat, mengingat keterbatasan produksi emas nasional dan tingginya permintaan masyarakat. Dalam jangka panjang, kebijakan impor dan opsi domestic market obligation (DMO) disebut bisa menjadi solusi untuk menjaga stabilitas harga emas di Indonesia.
Keterbatasan Produksi, Permintaan Tinggi
Direktur Utama Antam, Achmad Ardianto, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR mengungkapkan bahwa perusahaan baru saja melakukan impor emas sekitar 30 ton dari Singapura dan Australia.
Menurutnya, langkah ini perlu diambil karena tambang emas Pongkor milik Antam di Jawa Barat hanya mampu menghasilkan 1 ton emas per tahun, jumlah yang sangat kecil dibandingkan kebutuhan pasar domestik.
“Mungkin sekitar 30-an ton [impor emas],” jelas Achmad.
Data menunjukkan, realisasi penjualan emas Antam pada 2024 mencapai 43 ton. Sementara untuk 2025, perusahaan menargetkan penjualan emas meningkat menjadi 45 ton.
Untuk mencapai target tersebut, Antam menempuh beberapa strategi, termasuk memanfaatkan mekanisme buyback emas dari masyarakat, membeli emas dari perusahaan yang memurnikan emasnya di fasilitas Antam, hingga opsi impor dari luar negeri.
Namun, Achmad menambahkan, kerja sama pembelian emas dari perusahaan pemurni sering kali menemui kendala. Hal ini terjadi karena faktor pajak serta tidak adanya kewajiban bagi perusahaan tambang lain untuk menjual emasnya kepada Antam.
Akibatnya, impor emas dari lembaga dan perusahaan yang terafiliasi dengan London Bullion Market Association (LBMA) menjadi jalan yang lebih realistis untuk menjaga pasokan.
Pandangan Pengamat Ekonomi
Pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai langkah impor yang dilakukan Antam sangat wajar. Menurutnya, komoditas emas di Indonesia saat ini sudah diliberalisasi dan pergerakan harganya sangat bergantung pada hukum penawaran dan permintaan.
“Pilihan DMO bisa jadi pilihan agar harga bisa stabil, apalagi tidak ada juga peraturan pemerintah yang memperbolehkan atau melarang impor. Jadi kembalikan saja ke pasar,” ujar Fahmy dalam keterangannya, Kamis (2/10/2025).
Menurut Fahmy, penerapan DMO pada emas bisa menjadi salah satu langkah strategis. Konsep ini sebelumnya berhasil diterapkan pada komoditas batu bara, di mana pemerintah menetapkan kewajiban bagi produsen untuk memasok sebagian hasil produksinya ke dalam negeri dengan harga tertentu.
Dengan adanya kebijakan serupa untuk emas, kestabilan harga di pasar domestik bisa lebih terjaga tanpa terlalu bergantung pada dinamika global.
Tantangan Mekanisme Pasar Bebas
Sejak mekanisme perdagangan emas diliberalisasi, pemerintah cenderung menyerahkan sepenuhnya dinamika harga pada pasar. Hal ini membawa keuntungan berupa fleksibilitas, tetapi juga menciptakan kerentanan terhadap fluktuasi yang dipengaruhi gejolak internasional.
Harga emas dunia sangat sensitif terhadap kebijakan moneter global, kondisi geopolitik, hingga pergerakan dolar AS.
Bagi Indonesia, volatilitas harga emas bisa berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Emas tidak hanya dipandang sebagai instrumen investasi, tetapi juga bagian dari tabungan dan alat lindung nilai. Karena itu, setiap lonjakan harga emas berpotensi menekan konsumsi dan menurunkan minat beli.
Dalam kondisi seperti ini, intervensi melalui impor maupun kebijakan DMO dianggap sebagai dua langkah realistis. Impor berperan menambah pasokan ketika produksi domestik tidak mencukupi, sementara DMO bisa menciptakan keseimbangan antara kebutuhan dalam negeri dan kepentingan ekspor.
Strategi Jangka Panjang
Bagi Antam, menjaga keberlanjutan pasokan emas merupakan tantangan jangka panjang. Dengan keterbatasan produksi tambang Pongkor, perusahaan perlu mencari alternatif lain agar tidak bergantung sepenuhnya pada impor.
Salah satu strategi yang terus dijalankan adalah buyback emas dari masyarakat.
Mekanisme buyback ini tidak hanya membantu menambah stok emas Antam, tetapi juga memberikan opsi likuiditas bagi masyarakat yang ingin mencairkan simpanannya. Meski demikian, kontribusinya masih terbatas untuk memenuhi target penjualan tahunan yang terus meningkat.
Selain itu, Antam juga menjajaki potensi kerja sama dengan perusahaan tambang dan pemurni emas lain. Namun, seperti diungkapkan Achmad, upaya ini tidak selalu berjalan mulus karena hambatan regulasi, terutama terkait perpajakan.
Tanpa regulasi yang mendukung, peluang mengoptimalkan pasokan emas domestik dari pihak swasta akan sulit tercapai.
Implikasi bagi Pasar Domestik
Dengan target penjualan emas tahun ini mencapai 45 ton, Antam harus memastikan ketersediaan pasokan yang cukup. Jika tidak, harga emas di pasar domestik bisa melonjak tajam, merugikan masyarakat sekaligus menimbulkan tekanan inflasi.
Upaya impor 30 ton emas dari Singapura dan Australia jelas memberi sinyal bahwa perusahaan serius menjaga stabilitas pasar. Namun, jika tidak diimbangi dengan kebijakan pemerintah yang lebih komprehensif, langkah tersebut hanya akan menjadi solusi jangka pendek.
Pengamat menilai, pemerintah perlu menimbang opsi kebijakan seperti DMO emas untuk memastikan ketersediaan pasokan di dalam negeri, sama seperti kebijakan DMO batu bara.
Dengan demikian, harga emas di pasar domestik bisa lebih terkendali, masyarakat terlindungi, dan perusahaan pun dapat mencapai target penjualan tanpa terlalu bergantung pada mekanisme impor.
Penutup
Keterbatasan produksi domestik yang hanya 1 ton per tahun dari tambang Pongkor membuat impor emas menjadi jalan yang hampir tak terelakkan bagi Antam. Namun, ketergantungan pada impor tidak bisa dijadikan solusi permanen. Perlu ada kebijakan strategis seperti DMO emas agar pasar tetap stabil.
Di tengah liberalisasi mekanisme pasar dan fluktuasi harga global, kombinasi strategi jangka pendek melalui impor serta kebijakan jangka panjang berupa intervensi pemerintah bisa menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga emas di Indonesia.