JAKARTA - Dalam podcast yang disiarkan di YouTube pada Selasa 30 September 2025, Mahfud MD menekankan bahwa tanpa aturan resmi, program sebesar MBG akan sulit dipertanggungjawabkan, baik dari sisi administratif maupun hukum.
Ia menegaskan asas kepastian hukum memungkinkan setiap pihak memahami batas tanggung jawab dan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan.
“Kalau saya melakukan ini, kalau benar akibatnya ini. Kalau salah, saya akan menerima akibat ini. Akibat perdatanya ini, akibat pidananya ini. Kan bisa, kalau ada kepastian hukum,” tegas Mahfud.
Menurut Mahfud, MBG tetap memiliki manfaat yang jauh lebih besar dibanding potensi masalah yang muncul. Namun, manfaat itu harus disertai tata kelola yang jelas agar pelaksanaan program tidak menimbulkan keresahan bagi pihak-pihak di lapangan.
“Manfaatnya sudah sangat banyak, jauh lebih banyak daripada kejelekannya. Tetapi tetap, sekecil apa pun kejelekan itu harus diselesaikan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan asas kepastian hukum, agar semuanya nyaman,” ujar Mahfud.
Kebutuhan aturan di lapangan
Mahfud memberikan contoh konkret perlunya kepastian aturan di lapangan. Ia menyinggung kasus guru yang diminta mengganti perlengkapan makan anak-anak yang hilang, padahal hal itu bukan tanggung jawab mereka.
“Pernah ada keluhan ini, omprengnya kurang dari seharusnya. Misalnya, ompreng yang kami kirim 100, kalau ini tinggal 97, yang mana 3? Gurunya yang disuruh ganti. Misalnya, kalau satu itu taruhlah Rp 50.000, kan besar nilainya kalau di desa,” katanya.
Kasus semacam ini, menurut Mahfud, menunjukkan perlunya aturan yang tegas dan kejelasan tanggung jawab di setiap jenjang pelaksanaan. Tanpa kepastian hukum, program yang bermanfaat bagi anak-anak ini justru bisa menimbulkan beban dan keresahan bagi guru maupun petugas di lapangan.
Perpres Tata Kelola MBG
Menyusul maraknya kasus keracunan massal yang menimpa ribuan penerima manfaat MBG dalam dua bulan terakhir, Presiden Prabowo Subianto disebut akan segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai tata kelola MBG.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan, Perpres ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat aspek keamanan, sanitasi, higiene, dan rantai pasok program MBG.
“Sekarang ini sedang diselesaikan terkait Perpres Tata Kelola Makan Bergizi, yang mudah-mudahan minggu ini sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden,” ujar Dadan dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (1/10/2025).
Dadan menambahkan, dukungan terhadap program MBG sangat urgen, tidak hanya untuk keamanan dan kualitas makanan, tapi juga untuk memastikan kesiapan distribusi dan penanganan korban jika terjadi masalah.
Manfaat MBG tetap besar
Meski terjadi insiden keracunan, Mahfud menegaskan manfaat MBG jauh lebih besar daripada kelemahan yang ada. Program ini membantu anak-anak yang kesulitan mendapatkan gizi seimbang, sekaligus memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya nutrisi.
“MBG harus tetap dilanjutkan. Tetapi, landasan hukumnya harus segera dilengkapi agar semua pihak—dari pemerintah, pelaksana, hingga masyarakat—tahu hak dan kewajibannya,” katanya.
Tata kelola yang jelas untuk semua pihak
Mahfud menekankan, aturan formal juga diperlukan untuk mengatur tata kelola dapur MBG, distribusi makanan, pengawasan kualitas, hingga penanganan kasus. Dengan dasar hukum yang jelas, setiap pihak dapat bekerja dengan nyaman tanpa takut dikenai sanksi yang tidak adil.
“Yang begini-gini ini perlu aturan. Ini semua harus segera dipenuhi dulu. Jadi siapa bertanggung jawab, siapa yang mengawasi, harus jelas. Supaya tidak ada yang dirugikan,” ujar Mahfud.
Dengan penerbitan Perpres Tata Kelola MBG oleh Presiden Prabowo, diharapkan semua masalah hukum dan administratif dapat diatasi. Program ini dapat berjalan lebih efektif, aman, dan tetap memberikan manfaat optimal bagi anak-anak Indonesia.
Kesimpulan
Pakar hukum tata negara ini menegaskan, kepastian hukum menjadi fondasi agar MBG bisa berfungsi dengan baik. Selain itu, aturan resmi juga akan membantu pemerintah meminimalkan risiko kerugian bagi pelaksana dan memastikan keberlanjutan program yang sangat bermanfaat bagi generasi muda.